Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, membawa suasana baru bagi dunia pengadaan barang/jasa Pemerintah, yang juga berdampak pada proses pengadaan itu sendiri. Hal ini membawa perubahan pada proses tender yang ada, terutama pada penggunaan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), dimana aplikasi SPSE saat ini masih menjadi salah satu media untuk melakukan proses penngadaan yang dilakukan oleh K/L/PD di Seluruh Indonesia.

Dengan adanya perubahan tersebut yang berpengaruh pada Proses Tender di aplikasi SPSE, Seksi Pengembangan Aplikasi SPSE, Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menggelar diskusi terkait pengembangan serta uji coba aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi 4.3, yang dilaksakan pada 30 Mei 2018 lalu, di Hotel Aston, Setiabudi, Jakarta.

Acara ini dilaksanakan selama tiga hari mulai dari 30 Mei s.d. 1 Juni 2018 dan dibuka langsung oleh Dodi Wahyugi Selaku Kepala Sub Direktorat Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi, beliau memberi arahan bahwa pengembangan aplikasi SPSE terbaru ini harus menjadi fokus tim Pengembangan Aplikasi dan hal tersebut harus menjadi prioritas utama baik secara sistem maupun regulasi.
Sesuai arahan tersebut, diskusi pengembangan aplikasi SPSE ini diawali dengan penyampaian fitur baru apa saja yang akan ada pada aplikasi SPSE versi 4.3, yang disampaikan oleh M. Irvan Faradian Selaku Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi SPSE, fitur baru tersebut diantaranya:

Pada Konsolidasi paket, PPK dapat menggabungkan beberapa paket rencana pengadaan pada Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)
Di fitur Reverse Auction, Saat Pokja melakukan Persiapan Pemilihan untuk Tender Cepat, Pokja dapat menetapkan Metode Penawaran Harga dengan Reverse Auction dan Jika penawaran yang masuk hanya dua, maka dilanjutkan dengan Reverse Auction
Perubahan istilah ULP dan LPSE Menjadi UKPBJ yang berdampak pada ;
PPK melakukan Persiapan Pengadaan
PPK menyampaikan permintaan pemilihan kepada UKPBJ
Ka. Unit Pengelola Pengadaan menetapkan Anggota Pokja pelaksana pemilihan (Panitia Pengadaan)
Panitia Pengadaan pelaksana pemilihan melakukan reviu dokumen Persiapan Pengadaan
Panitia Pengadaan dapat mengembalikan dokumen Persiapan Pengadaan kepada PPK jika dokumen tidak lengkap atau belum siap secara substansi
Panitia Pengadaan melakukan Persiapan Pemilihan dan selanjutnya melakukan Pelaksanaan Pemilihan

Selain itu dalam diskusi kali ini juga membahas bagaimana strategi sosialisasi aplikasi SPSE 4.3 nantinya, dimana berdasarkan arahan dari Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Gatot Pambudhi Poetranto, selain surat edaran yang bisa dilakukan dalam proses sosialiasi aplikasi SPSE, kedepan proses sosialisasi akan melibatkan tim Kreatif, dimana nantinya akan ada video tutorial (tata cara penggunaan) aplikasi SPSE dengan semua metode pengadaan.

Pembahasan lain yang juga dibahas dalam diskusi ini terkait dengan progres pengembangan aplikasi Java Instalation Manager (JaIM), dimana nantinya akan digunakan sebagai manajemen instalasi aplikasi SPSE, dimana aplikasi SPSE akan ter-update otomatis dengan adanya notifikasi dan persetujuan untuk update dari Admin PPE, dan rencananya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Lembaga Kebijakan Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) akan menjadi pilot project instalasi aplikasi JaIM ini.

Testing aplikasi SPSE 4.3

Sesuai agenda, acara ini juga difokuskan untuk uji coba aplikasi SPSE versi 4.3. Sebelum versi terbaru ini diresmikan, rencananya aplikasi SPSE 4.3 akan dirilis pada bulan Juli mendatang. Uji coba ini bertujuan untuk memastikan apakah aplikasi sudah siap digunakan oleh K/L/PD di seluruh Indonesia.

Testing kali ini difokuskan pada beberapa poin penting, diantaranya ;

Konsolidasi pengadaan di Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Penyusunan perubahan di Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Perubahan tabel/istilah
Metode pemilihan penyedia
Pembuatan paket di Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
E-Reverse Auction dan agent agency

sumber: eproc.lkpp.go.id